Hentikan Kekerasan dan Segera Agendakan Dialog Jakarta - Papua

Tanggal 7 November 2011, pkl. 10.00, di ruang sidang kantor PGI, Jl. Salemba Raya no. 10, Jakarta Pusat, PGI menggelar konferensi pers di mana MPH-PGI, dalam hal ini diwakili Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, bersama staf sekretaris eksekutif lainnya mengeluarkan pernyataan pers terkait masalah kekerasan di Papua.

Berikut ini Pernyataan Pers PGI:

PERNYATAAN PERS

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

Hentikan Kekerasan Dan

Segera Agendakan Dialog Jakarta-Papua

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam beberapa minggu terakhir eskalasi tindak kekerasan di Papua semakin tinggi. Khususnya terkait dengan berbagai aksi masyarakat sipil yang menyatakan ketidakpuasan atas keadaan yang mereka alami, baik unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja di PT Freeport, Timika maupun aksi damai Kongres Papua III di Abepura, Jayapura pada 16-19 Oktober 2011 yang lalu.

Meski kedua aksi ini tidak terkait satu sama lain, namun Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melihat bahwa hal ini akibat KEGAGALAN strategi pembangunan yang diterapkan Pemerintah R.I. atas warganya di Papua dan Papua Barat. PGI memandang bahwa Pemerintah telah gagal menyejahterakan rakyat Papua, yaitu penduduk asli Papua, secara menyeluruh. Pelaksanaan UU No. 21/th. 2001 tentang OTSUS Papua pun tidak dilaksanakan secara konsekuen oleh Pemerintah R.I.

Alhasil, penduduk asli Papua masih merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah dan merasa direnggut kemerdekaannya di tanahnya sendiri, bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh aparat keamanan karena dituduh berbuat makar. Sementara itu, Pemerintah mengijinkan kekayaan tanah Papua dieksploitasi tanpa membagi hasilnya secara adil kepada rakyat Papua. Itulah sebabnya mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta perhatian Pemerintah R.I. atas ketidakadilan yang mereka alami selama ini.

Namun disayangkan, Pemerintah R.I, melalui institusi POLRI dan TNI  justru menjawab berbagai aksi damai tersebut dengan pengerahan kekuatan militer yang berlebihan, khususnya atas peserta Kongres Papua III, yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Tidak lama berselang, pada 24 Oktober lalu kembali lagi terjadi pembunuhan putra Papua, yaitu AKP Dominggus Awes, Kapolsek Mulia oleh dua orang tak dikenal. Dan kembali lagi, pada 2 November kemarin, anggota TNI dari Pos Kurukulu Batalyon 759 di Jayawijaya melakukan penyisiran yang diserta penyiksaan terhadap warga sipil setempat.

Atas berbagai kejadian tersebut, PGI menyatakan penyesalan atas tindak kekerasan yang terjadi dan menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal yang ditinggalkan.

Melalui pernyataan ini, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menyerukan:

1.      Agar semua pihak menghentikan segala bentuk tindak kekerasan di Papua dan Papua Barat karena lingkaran kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan namun hanya akan mengakibatkan persoalan baru;

2.      Meminta Bapak Presiden RI, Dr. H. Susilo B. Yudhoyono untuk menghentikan seluruh operasi militer, termasuk menghentikan penyisiran dan penganiayaan terhadap warga Papua pasca peristiwa kekerasan pada Kongres Rakyat Papua III;

3.      Meminta realisasi konkret perkataan Presiden RI, Dr. H. Susilo B. Yudhoyono, untuk melakukan pendekatan dengan hati dan komunikasi konstruktif untuk membangun Papua;

4.      Agar segera dilakukan dialog Jakarta-Papua sebagai komitmen untuk menyelesaikan persoalan kekerasan di Papua;

5.      Mendesak Presiden agar Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) sesegera mungkin dapat melaksanakan upaya-upaya strategis bagi penyelesaian masalah di Papua secara damai.

Jakarta, 7 November 2011

Atas nama

Majelis Pekerja Harian - PGI

Pdt. Gomar Gultom

Sekretaris Umum

Sumber: Mon, 7 Nov 2011 @15:43