Setelah Lalui Negosiasi Lama Dengan Pengurus Demisioner
Pdt. Timotius Dawir, S.Th, saat menunjukan surat dari GPdI Pusat yang menyatakan menolak surat permohonan pengurus MD GPdI Lama, dan meminta segera menyerahkan asset GPdI kepada MD GPdI yang baru.JAYAPURA - Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Papua, Pdt. Timotius Dawir, S.Th, mengatakan, setelah melalui negosiasi lama (Selama 5 bulan) dengan pengurus MD GPdI Papua demisioner, tidak membuahkan hasil, akhirnya pihaknya membuka pintu kantor dengan GPdI Papua, pada Sabtu (7/4).
“Kami negosiasi dengan pengurus lama selama 5 bulan, tapi pengurus lama tidak mau kasih kunci, akhirnya pintu-pintu kami bongkar dan gantikan dengan kunci-kunci yang baru,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Sabtu (7/4).
Pembongkaran kunci kantor GPdI dimaksud tidak lain berdasarkan hasil Mukerda GPdI Papua pada 30 Oktober 2012 lalu, Musda GPdI pada 6-9 Februari 2013, dan surat dari GPdI Pusat tertanggal 4 Februari 2013 lalu, yang salah sejumlah poinnya menyatakan, pertama, MD GPdI Papua periode 2007-20012 harus menyerahkan kantor, inventaris MD GPdI kepada MD GPdI Papua yang baru periode 2012-2017.
Kedua, MD GPdI periode 2007-2012 harus menyerahkan saldo keuangan kepad MD yang baru periode 2012-2017. Kedua, perpuluhan Hamba-Hamba Tuhan GPdI Papua harus dikirim kepada MD GPdI Papua yang baaru periode 2012-2017.
Ketiga, MD GPdI Papua periode 2007-2012 akan diperiksa pertanggungjawaban keuangannya oleh BPK GPdI karena ditengarai ada permasalahan. Sebab berdasarkan laporan dari Biro Mental Spiritual Provinsi Papua bahwa ada temuan BPK RI Perwakilan Papua, adanya penyalagunaan dana bantuan sosial keagamaan tahun 2011-2012, yang diperuntukan bagi GPdI Papua.
Keempat, dari 36 wilayah GPdI, 24 wilayah menolak pertanggungjawaban keuangan MD GPdI periode 2007-2012, itu berarti 2/3 wilayah yang hadir di forum Musda, meminta pertanggungjawaban yang transparan, terutama tentang penggunaan dana Otsus yang jumlahnya mencapai Rp 2 M.
“Kami mohon GPdI lama jangan susahkan GPdI, jadi tolong buat laporan pertanggungjawaban yang baik, supaya GPdI tidak dikenakan sangsi dari pemerintah. Dalam surat GPdI Pusat dinyatakan saya terpilih secara sah dan dilantik dengan Doa oleh utusan majelis pusat GPdI,” tandasnya.
Terhadap hal itu, mengenai semua asset MD GPdI Papua, pihaknya meminta kepada pengurus MD GPdI lama supaya jika segala asset yang ada padanya bukan menjadi milik pribadinya, sebaiknya segera serahkan ke GPdI untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan bagi jemaat Tuhan yang menjadi warga GPdI.
Ditambahkannya, dirinya mengharapkan kepada pengurus MD GPdI lama yang adalah bapak-bapak GPdI dapat bekerjasama dengan pihaknya untuk membangun dan melayani warga GPdI yang lebih baik kearah peningakatn iman kepada Tuhan.
Perlu diketahui, bahwa GPdI Papua memiliki 347 jemaat, 43 Majelis jemaat, 9 Komisi Daerah, 400 pimpinan daerah, 347 Gereja, 1500 majelis wilayah, dan 70 ribu warga GPDI. (nls/aj/lo2)
Senin, 08 April 2013 06:18, Sumber BintangPapua.com
