Pemberitaan Injil dan Bahasa

Tantangan, Kenyataan dan Pandangan: Sebuah Refleksi 157 Tahun Masuknya Injil di Papua

OPINI | 04 February 2012 | 14:32, Kompasiana.com

1.  Pendahuluan

“Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama – tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani1. Pesan surat Paulus kepada jemaat di Roma ini memberikan suatu kabar sukacita baik untuk orang Yahudi (umat pilihan) maupun Yunani (bangsa kafir yang mewakili semua bangsa kafir di bumi/ bangsa di luar Yahudi) bahwa hanya Injil yang dapat memerdekakan dan menyelamatkan kita semua. Penyebaran Injil Yesus Kristus mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea (Yehuda) dan sampai ke ujung bumi dilakoni oleh penginjil – penginjil yang telah dipilih oleh Allah untuk mengabarkan berita baik tersebut. Dalam sejarah pekabaran Injil, rasul Paulus adalah rasul pertama yang memberitakan kabar baik ini kepada orang – orang kafir yang tidak terikat dengan hukum Taurat Musa dan hingga kini Injil telah sampai pada ujung dunia (belahan timur bumi).

Dalam menyampaikan sebuah pesan agar jelas dan dimengerti, diperlukan bahasa sebagai medianya. Proses penyebaran Injil pun tentunya tidak terlepas dari penggunaan bahasa dalam menyampaikan pesan dan maksud TUHAN bagi umat manusia. Sebagai seorang Yahudi yang cakap berbahasa Ibrani, Paulus pun merupakan seorang rasul yang cakap berbahasa Yunani sehingga ia dapat memberitakan dan menulis sepertiga dari isi Perjanjian Baru. Bahasa Yunani sendiri, pada saat itu merupakan bahasa pemersatu antar setiap suku bangsa dan budaya. Hal ini terbukti dari kitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani berbeda dengan Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram. Proses pemberitaan Injil sampai ke Papua memakan waktu sekian lama dengan berbagai tantangan yang dihadapi para penginjil. Penyebaran Injil dari Asia kecil kemudian merambat ke daratan Eropa dan terus ke Asia besar dan sampai di Papua. Tulisan singkat ini akan membahas suatu tantangan, kenyataan dan pandangan tentang peran bahasa sebagai alat komunikasi di masa lalu, masa kini dan masa depan dalam pemberitaan Injil serta merefleksikan kembali dengan singkat tujuan masuknya Injil di tanah Papua 157 tahun yang lalu.

2. Masa Lalu

Pada akhir Mei 1854, dua tokoh misionaris yang kemudian dikenal sebagai dua rasul pertama yang membawa Injil ke Papua, Ottow dan Geissler mulai mempelajari bahasa Papua di Ternate. Proses pembelajaran bahasa ini berlangsung selama setengah tahun. Sayangnya, informasi tentang bahasa apa yang dipelajari sangatlah terbatas sebab Papua memiliki lebih dari 200an bahasa, tetapi ada kemungkinan bahasa yang dipelajari adalah bahasa Biak/Numfor yang digunakan sebagai lingua franca2 pada zaman dahulu di sepanjang pantai utara dan barat. Namun kemungkinan besar bahasa yang dipelajari adalah variasi Melayu yang gunakan sebagai pidgin3 oleh pedagang bagian barat dan pedagang bagian timur di sepanjang pantai utara Papua, yang sekarang dikenal dengan nama Melayu Papua. Setelah menghabiskan setengah tahun di Ternate, tepatnya pada tanggal 5 Februari 1855 kedua misionaris ini tiba di pulau Mansinam di Manokwari. Tercatat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diajak bicara oleh kedua penginjil ini selain seorang anak muda bernama Fritz yang dibawa ikut serta dari Ternate. Kenyataan ini, sangatlah bertolak belakang dengan maksud utama kedatangan kedua penginjil ini yaitu untuk memberitakan Injil. Bagaimana mungkin Injil akan diberitakan bila tidak ada yang bisa mendengar dan mengerti bahasa yang digunakan oleh keduanya dan bagaimana mungkin Injil dapat diberitakan bila kedua rasul tidak cakap dalam berbicara bahasa daerah setempat. Karena pada saat itu, penduduk setempat menggunakan bahasa ibu mereka yaitu bahasa Numfor (Mafoor).

Namun, pemberitaan Injil tidak berhenti ketika ada hambatan karena meski pun dihambat Injil selalu merambat. Kedua penginjil mulai mempelajari bahasa lokal dan juga Melayu Papua. Kerja keras kedua misionaris melahirkan sebuah kamus sederhana bahasa Numfor (bd. Biak). Ottow dan Geissler pun menjadi bahasawan pertama yang secara ilmiah meneliti bahasa orang Papua. Injil pun terus berhasil disebar-luaskan. Pada bulan Agustus 1857, Geissler memimpin ibadah dengan bahasa Melayu dan memakai seorang penerjemah karena hanya sebagian kecil penduduk yang dapat memahami bahasa Melayu. Mereka adalah kepala – kepala suku dan orang – orang Numfor yang sering berlayar jauh ke Ternate untuk berdagang serta mengayau dan membawa budak. Dan, Injil terbukti terus merambat. Berkat bantuan seorang gadis yang ditebus oleh Ottow untuk menjadi juru masak, pada tahun 1858 Ottow mulai untuk berbicara bahasa Numfor. Dengan dikuasainya bahasa Numfor dan Melayu Papua, singkatnya kedua misionaris ini kemudian mengadakan kebaktian, membangun gereja, sekolah dan mendidik anak – anak budak yang telah mereka tebus untuk kemudian membantu mereka dalam menyebarkan Injil Yesus Kristus. Injil kemudian disebar-luaskan ke daerah – daerah lain dengan menggunakan bahasa dari daerah – daerah tersebut dan juga bahasa Melayu Papua.

Sebagai orang asing yang berasal dari negara barat yang menggunakan bahasa lain, Ottow dan Geissler telah mempelajari dan mendalami bahasa orang Papua serta yang terutama dengan pengetahuan berbahasa itu mereka telah menyebarkan Injil yang adalah kekuatan Allah sehingga dapat menyelamatkan semua orang Papua dan orang di Papua.

3. Masa Kini

Kini, tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pekabaran Injil di masa lalu yang dipelopori oleh Ottow dan Geissler dan beberapa misionaris lainnya (bc. Kamma: Ajaib di Mata Kita jilid I – III) telah membawa bangsa Papua kepada suatu peradaban baru dari tahap kehidupannya. Pengenalan akan Injil Yesus Kristus telah menghapus berbagai kebiasaan kegelapan yang bertahun – tahun berada dalam kehidupan orang Papua. Lebih lagi, kini buah pekabaran Injil Ottow dan Geissler tidak hanya dinikmati oleh orang Papua sendiri, tetapi juga berbagai etnis suku bangsa yang datang dan menetap di tanah Papua.

Seiring dengan perkembangan zaman, situasi sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Perkembangan penggunaan bahasa sebagai media komunikasi dalam memberitakan Injil di Papua pun turut berkembang dan berubah. Tahun 1960an, bahasa Indonesia yang berasal dari akar bahasa Melayu pun diperkenalkan ke semua bidang kehidupan masyarakat di Papua. Pada saat ini sangat jarang ditemukan gereja – gereja yang masih menggunakan bahasa lokal (daerah) meskipun masih dapat dijumpai di kampung – kampung di daerah pedalaman Papua yang menggunakan bahasa daerah dalam mewartakan Injil Kristus. Tetapi apa pun bahasanya, peran bahasa tetap sama dan tidak berubah. Proses komunikasi membutuhkan kesepahaman pesan antara pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca. Seperti bahasa Numfor dan Melayu Papua (dan beberapa bahasa daerah lainnya) di masa lalu, bahasa Indonesia kini mengambil alih dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus di tanah Papua. Dengan menggunakan bahasa Indonesia pesan Injil yang dahulu dibawa oleh Ottow dan Geissler kini diteruskan kepada generasi – generasi muda Papua dan suku pendatang yang menetap di Papua. Singkatnya, selagi manusia itu berbahasa, Injil pun akan tetap diberitakan sampai kesudahan zaman.

4. Masa Depan

Dari Yerusalem, Injil kini telah mencapai ujung bumi di Papua. Keselamatan dalam Injil telah diberitakan. Timbul pertanyaan: kemanakah Injil akan pergi selanjutnya jika ia telah sampai ke ujung bumi? Rasul Paulus menulis oleh karena pelanggaran bangsa Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa – bangsa lain4 dan lagi ia menulis “sebagian Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa – bangsa lain telah masuk. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan…5” dan juga ia menulis “Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan6.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita nikmati saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa semuanya berasal dari dunia barat. Hal ini menyebabkan, setiap kita orang timur harus mempelajari segala sesuatu yang bersifat kebaratan agar dapat ikut merasakan kemajuan teknologi dan pengetahuan tersebut. Sebagai contoh, Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia telah mewajibkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum sekolah. Hal ini dimaksudkan demi menunjang kelangsungan kehidupan generasi kita agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Di zaman akhir ini, Injil akan berjalan kembali ke tempat asalnya sambil membawa buah – buahnya karena Injil tidak akan kembali dengan sia – sia. Seorang teman asal Jerman bercerita, banyak orang India yang kini menjadi pendeta di gereja – gereja di Jerman sedangkan orang – orang Jerman sendiri sudah banyak yang tidak memiliki agama. Padahal, di masa lalu orang Jerman-lah yang membawa kabar Injil ke India. Kenyataan yang sama terlihat jelas di Belanda, gereja hanyalah pajangan kemegahan masa lalu. Siapa yang membutuhkan Tuhan di Belanda mungkin begitu kata mereka. Tetapi, beberapa pendeta Indonesia dengan tekun membangun pelayanan di negeri ini yang notaben-nya adalah negara yang berperan besar di masa lalu dalam membawa kabar Injil Yesus Kristus ke Indonesia. Selain India dan Indonesia, Singapura yang menerima Injil karena penjajahan bangsa Inggris telah bangkit dan pendeta (gembala – gembala) dari gereja – gereja Singapura sekarang dengan intensif-nya mewartakan Injil Yesus Kristus di Inggris, Australia dan bahkan sampai ke Israel.

Di masa kini dan masa mendatang, seperti Ottow dan Geissler, dua misionaris dari negara barat di masa lalu mempelajari bahasa di timur Papua untuk memberitakan injil di Papua, sedang dan akan bangkit para rasul – rasul Kristus dari timur, dari Papua yang akan mempelajari dan menguasai bahasa di barat untuk membawa kembali Injil ke tempatnya. Suatu hari rasul – rasul dari Papua akan memberitakan injil di Jerman dan Belanda, di Negara Eropa lainnya dan sampai kembali ke Yerusalem.

5. Penutup

Yesus sebagai Penyelamat umat manusia yang diberitakan dalam kabar baik Injil, telah disampaikan ke seluruh belahan dunia. Sebagai pengantar pesan, bahasa pun telah memainkan peran penting dalam sejarah pemberitaan Injil Yesus Kristus. Kini, pesan Injil pun telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar pesan dan maksud TUHAN dapat dimengerti oleh semua bangsa di bumi. Secara singkat, bahasa telah menjadi salah satu alat utama dalam pemberitaan Injil kepada semua umat manusia di bumi terlebih khusus orang – orang di Papua. Akhir kata, SELAMAT MERAYAKAN HUT PEKABARAN INJIL YANG KE – 157 DI TANAH PAPUA. “Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak – anak terang…”7 TUHAN YESUS MEMBERKATI KITA SEMUA. AMIN!

Catatan:

1. Roma 1:16

2. Lingua Franca adalah “bahasa yang memiliki penutur bahasa ibu tetapi digunakan sebagai bahasa pengantar” atau “bahasa pergaulan” di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda.

3. Pidgin adalah bentuk bahasa kontak – biasanya memiliki tata bahasa yang sangat sederhana dengan kosakata dari bahasa yang berbeda-beda dan tidak memiliki penutur bahasa ibu – yang digunakan oleh orang-orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda.

4. Roma 11:11

5. Roma 11:25 – 26

6. Roma 11:30 – 31

7. Efesus 5:8

Surat Terbuka Pemimpin Gereja Tanah Papua Buat Presiden RI

Surat Terbuka gereja-geraja Papua untuk SBY, 25 Desember 2011

PIMPINAN GEREJA-GEREJA DI TANAH PAPUA

Menangani Bayi Nasionalisme (Separatisme) Papua Sebagai Hasil “Perkawinan Paksa” Jakarta – Papua
Jakarta Sebagai Penabur dan Pengguna Benih Separatisme Papua
(Pesan Profetis Gereja-Gereja se-Tanah Papua)

Yawan Wayeni, dibunuh pada tanggal 13 Agustus 2009 Oleh Imam Setiawan (mantan Kapolres Yapen), kini Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Papua

“Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja dan keadilanMu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umatMu dengan keadilan dan orang-orangMu  yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras (Mazmur 72: 1-4)”

Pertama-tama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,
Susilo Bambang Yudhoyono yang telah membuka diri dan memberi waktu kepada kami di tengah-tengah padatnya kesibukan negara dalam menghadapi berbagai permasalahan Nasional lainnya. Kedatangan kami pada hari ini difasilitasi oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia karena beberapa peristiwa historis yang penting di masa lalu.

• Pertama, pernyataan Ketua I Sinode GKI di Tanah Papua, Domine F.J.S Rumainum, dalam Sidang Raya ke-3 Dewan Gereja se-Dunia pada Juli 1961 di New Delhi, India bahwa “Gereja Kristen Injili di Papua ada bersama dengan Dewan Gereja Indonesia”. Pernyataan ini terjadi lima bulan sebelum Trikora, 19 Desember 1961.
• Kedua, laporan dari Tim Oikumenis Dewan Gereja se-Dunia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia kepada Presiden B.J. Habibie pada tanggal 25 September 1998 bahwa rakyat Papua ingin berdaulat sebagai negara.
• Ketiga, Sidang Raya PGI ke-15 di Mamasa, Sulawesi Tengah 2009 mengeluarkan 11 rekomendasi tentang Papua, antara lain: perlunya penegakkan hukum dan HAM di Papua, penghapusan stigma separatisme, dorongan untuk diadakannya dialog nasional Papua-Jakarta sebagai mekanisme demokratis penyelesaian masalah Papua.

Dengan berpijak pada ketiga peristiwa ini, empat Pimpinan Gereja yang mewakili 2/3 penduduk asli Papua pada hari ini menyatakan bahwa penyelesaian masalah Papua harus melibatkan peranan Gereja-Gereja di Papua maupun di Indonesia.

Alasan Kehadiran Pimpinan Gereja: Akar Persoalan Konflik dan Kekerasan di Tanah Papua

Berangkat dari ajaran Kitab Suci (Mazmur 72:1-4) yang dikutib di atas dan peran PGI tadi, kami ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa kami sebagai Pimpinan Gereja Papua hadir di sini karena: kekerasan yang terus terjadi terkait bangkitnya Nasionalisme Papua (pemerintah menyebutnya sebagai “separatisme”). Kami, Pimpinan Gereja Papua memandang lahirnya ‘Bayi Nasionalisme’ (separatisme) Papua ini sebagai hasil ‘Perkawinan Paksa’ Jakarta – Papua yang proses sejarahnya tercatat sebagai berikut:

• 19 Desember 1961, Soekarno yang secara sepihak menguburkan embrio satu negara Papua Barat yang ditetapkan pada 1 Desember 1961 dengan mengumandangkan Trikora; sekaligus menyingkirkan Komite Nasional Papua yang telah mempersiapkan terbentuknya Negara Papua dengan menetapkan simbol-simbol negara yaitu, (a) Bendera Kebangsaan Papua, Bintang Fajar, (b) Lagu Kebangsaan Papua, Hai Tanahku Papua, dan (c) Lambang Negara adalah Burung Mambruk;
• 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda (tanpa keterlibatan wakil rakyat Papua) menandatangani Perjanjian New York;
• 1 Oktober 1962, Pemerintah Belanda menyerahkan administrasi pemerintahan kepada UNTEA;
• 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi pemerintahan ke RI tanpa keterlibatan rakyat Papua;
• Juli-Agustus 1969, Pemerintah merekayasa PEPERA (Act of Free Choice menjadi Act of No Choice) untuk mengintegrasikan Papua ke Indonesia.
• Kami mencatat hasil-hasil dari Kongres Rakyat Papua ke-3 pada 19 Oktober 2011 yang telah mereafirmasi gerakan pembebasan rakyat Papua melalui peristiwa 1 Desember 1961 dan kelanjutannya pada Kongres Rakyat Papua I, Musyawarah Besar Rakyat Papua dan Kongres Rakyat Papua II tentang lahirnya PDP dan Panel-Panel sebagai bentuk-bentuk ekspresi dari sebuah gerakan pembebasan rakyat Papua dari semua bentuk-bentuk kekerasan yang mengarah pada suatu bentuk penjajahan sistematis.

Kami menilai peristiwa-peristiwa  sejarah ini yang tidak melibatkan rakyat Papua ini sebagai akar masalah Papua (kekerasan: historis) yang melandasi konflik di Tanah Papua yang terus terjadi sampai dewasa ini.

Wajah Kekerasan Pemerintah Orde Baru 1969 -1998 

Setelah  (kekerasan) Act of Free Choice tahun 1969 yang direkayasa,  pemerintah melaksanakan pembangunan di Papua yang dalam kenyataan,  diterima oleh umat kami sebagai kekerasan multi wajah seperti berikut:

• Pembangunan bias pendatang  (yang kami menilai sebagai kekerasan ideologis) yang berakibat marginalisasi terhadap penduduk asli Papua, karena dalam kerangka demikian  eksistensi, identitas dan masa depan rakyat Papua tidak diperhitungkan;  semua yang dikerjakan di Papua atas nama pembangunan adalah untuk kepentingan NKRI, seperti di bawah ini:
• Operasi-operasi militer sejak awal tahun 1960an sampai hari ini; operasi inteligen, status DOM untuk mengamankan pembangunan bias pendatang tadi
• Kekerasan ekonomi, sosial dan budaya, eksploitasi sumber daya alam
• Kekerasan pencitraan berupa stigma “ Papua bodoh, separatis, malas, koteka, Gereja Papua mendukung Papua merdeka, Papua komsumtif”, dan lain-lain
• Kekerasan kultural, yang terlihat dengan  pelarangan buku Papua tentang sejarah dan kebudayaan Papua.

Pembangunan Era Otonomi Khusus:

Saat Otonomi khusus mulai dilaksanakan, kami sebagai Pimpinan Gereja berharap: pemerintah akan jedah; kekerasan akan berhenti. Papua akan pulih secara bertahap. Tetapi justru dalam suasana Otonomi Khusus kekerasan neagara meningkat. Gambaran berikut mencerminkan kekerasan yang dialami umat sejak Otsus diberlakukan.

• Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat/ Papua Barat;
• MRP yang dilumpuhkan;
• Kekerasan Militer yang terus berlanjut seperti yang terlihat dengan: (a) pembangunan /penambahan Batalyon (di Merauke, Nabire dan Wamena);  (b) pelanggaran HAM berat sebagaimana yang terlihat dalam kasus: Wasior (Juni –Juli 2001), Penculikan dan Pembunuhan Theys Eluay (10 November 2001), Peristiwa Wamena (6 Oktober 2000, 2 April 2003); operasi militer di Mantembu-Serui, yang mengakibatkan terbunuhnya warga sipil  Yawan Wayeni pada tanggal 13 Agustus 2009), kekerasan Kapeso (Juni 2010) Abepura Berdarah (Desember 2001, 16 Maret 2006) penembakan/ pembunuhan Pasca Kongres Papua III (19 Oktober 2011);
• Otsus yang tidak didukung oleh Perdasi dan Perdasus;
• Pembunuhan Terhadap para Hamba Tuhan (seperti: Pdt. Elisa Tabuni, Agustus 2011;  Pdt. Kinderman Gire, Maret 2011) stigma separatis terhadap Gereja (GKI, Kingmi dan Baptis Papua);
• Pembiaran terhadap penyimpangan dana Otsus;
• Pelayanan kesehatan yang buruk, gizi buruk dan penderita HIV/ AIDS yang terus meningkat;
• Kekerasan terhadap Perempuan Papua yang tinggi, angka kematian ibu dan anak Papua amat tinggi, dan angka pengidap HIV/AIDS pada perempuan dan anak Papua semakin meningkat;
• Pendidikan yang tidak berkualitas menyebabkan rendahnya SDM Papua;
• Arus migran yang terus meningkat dan populasi Orang Asli Papua yang tidak bertambah;
• Diskriminasi dan marginalisasi terhadap Papua di segala bidang kehidupan;
• Penanganan terhadap Kongres Rakyat Papua yang dengan pendekatan militeristis;

Dampak Kekerasan Atas Nama Pembangunan: Lahirnya Nasionalisme  (Separatisme)

Pengalaman umat kami menjalani  pembangunan yang berwajah kekerasan ini; yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan bantuan masyarakat internasional secara terus-menerus melahirkan “nasionalisme Papua” (menurut Pemerintah Indonesia: separatisme). Kami pimpinan Gereja menilai apa yang sedang  dialami umat ini; tidak bedanya dengan yang dialami orang pribumi di Jawa dan Sumatera dalam tahun 1900an; yang melahirkan nasionalisme orang-orang pribumi Jawa yang mendorong semangat kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Jawa (dalam pandangan Belanda yang kebijakannya mempora-porandakan kehidupan orang pribumi Jawa, Sumatera dst adalah “separatisme”).

Sekali lagi, kekerasan-kekerasan ini yang telah lama terjadi (tanpa penyelesaian), melahirkan dan menyuburkan: Nasionalisme Papua, yang menurut kami, perasaan bahwa kami (Orang Asli Papua) tidak diakui, dan tidak diterima sebagai manusia yang setara dalam hukum. Kami “orang asli Papua” bukan bagian dari masyarakat Indonesia, seperti halnya nasionalisme Soekarno, Moh Hata dll, yang lahir dan bertumbuh dalam konteks penindasan dan kekerasan penjajah Belanda.

Keprihatinan Gereja 

Keprihatinan kami sebagai Pimpinan Gereja dalam konteks demikian berangkat dari ajaran Kitab Suci kami (Mazmur 72:1-4) ialah nasionalisme (atau separatisme) ini kemudian dijadikan  sebagai dasar untuk membenarkan pengiriman dan penggunaan pendekatan Keamanan; yang pada gilirannya sedang melahirkan pemusnahan etnis.

Sejumlah Pertanyaan Pimpinan Gereja Kepada  Pemerintah

Berhadapan dengan kenyataan: mata rantai kekerasan tanpa akhir seperti itu yang melahirkan (menyuburkan Nasionalisme Papua), kami Pimpinan Gereja ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Presiden RI:
Kapan pemerintah ini berefleksi dan menghentikan politik “lempar batu sembunyi tangan” menghadapi nasionalisme Papua yang lahir karena tidak tahan menghadapi sistem penindasan Negara? Kapan Pemerintah Indonesia ini  menjadi dewasa dan duduk dan melibatkan ahli dan pakar-pakar nasional dan internasional bisa mengambil tanggung jawab “mengurus bayi nasionalisme Papua tadi.
Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak: tanpa  melibatkan semua unsur masyarakat Papua itu bisa menyelesaikan masalah Papua?

• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak:tanpa menyinggung akar persoalan Papua: Pepera / Act of Free Choice yang itu bisa menyelesaikan masalah Papua?
• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak:tanpa menyinggung pelanggaran HAM/keadilan itu bisa menyelesaikan masalah Papua?
• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak: tanpa menyinggung kebijakan pembangunan “bias pendatang” itu bisa menyelesaikan masalah Papua?
• Apakah UP4B yang dibuat secara sepihak:tanpa menyinggung tuntutan rakyat Papua dewasa ini untuk berdialog yang juga didukung banyak kalangan di luar negeri itu bisa menyelesaikan masalah Papua?

Kami berpendapat Pemerintah Indonesia sepakat dengan umat Tuhan di Tanah Papua bahwa Otonomi khusus telah gagal. Dan UP4B yang dibuat pemerintah yang statusnya lebih rendah dari UU Otsus ini adalah solusi sepihak dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua. Kapan pemerintah duduk mendengar jalan keluar yang disiapkan oleh umat Tuhan di Papua dalam menyikapi Otonomi Khusus yang gagal itu?

REKOMENDASI 

Dalam rangka menyikapi “bayi nasionalisme” yang lahir dalam konteks pemerintahan yang berwajah kekerasan di atas, kami Pimpinan Gereja di Tanah  Papua telah mengeluarkan Komunike Bersama Pimpinan Gereja (10 Januari 2011), Deklarasi Teologi (pada tanggal 26 Januari 2011) yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal membangun orang asli Papua (kecuali melahirkan dan menyuburkan aspirasi Papua merdeka);  dan tidak punya niat  untuk memutuskan mata rantai kekerasan ini.
Sehingga untuk keluar dari lingkaran kekerasan ini, kami Pimpinan Gereja  mendukung pernyataan Bapak Presiden RI (pada 6 November 2004) saat menerima Delegasi Gubernur Provinsi Papua bahwa  masalah Papua akan diselesaikan secara adil, konprehensif dan bermartabat. Janji yang sama Bapak Presiden sampaikan dalam Pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2008, 16 Agustus 2010 dan yang terakhir pada tanggal 16 Agustus 2011 bahwa, “menata Papua dengan hati, adalah  kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”. Dalam semangat ini dan ajaran Kitab Suci yang telah dikutip di atas, maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.
(a)    Kami meminta Pemerintah membuka diri menggelar DIALOG yang inklusif, tanpa syarat, yang adil, bermartabat dan komprehensif dengan rakyat Papua, dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.
(b)   Dalam rangka menuju dialog dimaksud, kami mendesak Bapak Presiden untuk segera:

• b.1. menghentikan Operasi Tuntas Matoa 2011 yang sedang berlangsung di Paniai sejak tanggal 12 Desember yang telah menewaskan 14 orang, melukai puluhan lainnya dan membakar kampung-kampung;
• b.2. Menarik pasukan non-organik dari Papua;
• b.3. Membebaskan para tahanan politik; dan
• b.4. Mencabut Peraturan Pemerintah No. 77/2007 tentang larangan penggunaan simbol-simbol bernuansa separatis di Aceh, Maluku dan Papua.

(c)    Agenda menyelamatkan Otsus Papua dan UP4B yang akan dijalankan, kami nyatakan sebagai kerja sepihak Pemerintah Indonesia yang tidak demokratis karena dilahirkan tanpa partisipasi rakyat Papua.
(d)   Dengan adanya nasionalisme Papua yang sudah terbangun lama dan dipicu oleh berbagai kekerasan dan ketidakdilan sistematis, maka kami Gereja-Gereja Papua menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa keinginan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat telah mengkristal. Gereja-Gereja Universal dalam solidaritasnya dengan Gereja-Gereja dan suara Umat Tuhan di Tanah Papua telah merekomendasikan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right for self determination) rakyat Papua

Demikian pernyataan kami, Pemimpin Gereja-Gereja di Tanah Papua sebagai pesan profetis di hari Natal kepada rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia. Tuhan memberkati.


Jakarta, 16 Desember 2011
Hormat kami,



Ketua Sinode GKI di Tanah Papua



Pdt. Jemima  M. Krey, S.Th

Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua



Pdt. Dr. Benny Giay

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua



Pdt. Socratez Sofyan Yoman, MA

Majelis Umum (Sinode Nasional) Gereja Kristen Alkitab Indonesia
Ketua Umum



Pdt. Dr. Martin Luther Wanma